Cemara Putih

Berlarut-larutnya penanganan kasus Century mengisyaratkan tidak cukup tanggapnya program 100 hari Yudhoyono membangun strategi komunikasi berbangsa.

Harus dicatat, penyebaran opini publik tanpa panduan kritis kepemimpinan akan melahirkan beragam bentuk kematian politis dan krisis legitimasi. Hal ini bisa ditandai dengan merosotnya kepopuleran Yudhoyono dan kabinetnya, persepsi lemahnya kepemimpinan, surutnya kepercayaan publik, serta tumbuhnya ketidakpastian terhadap capaian program-program pemerintah.

Politik primadona

Henry Maine, pakar filsafat publik, menegaskan, sangat sedikit pemerintahan populer punya masa depan yang stabil, sekiranya kepopuleran bergantung pada figur presiden, dan selama periode pemerintahannya tidak cukup mampu mentransformasi komunikasi personal menjadi strategi komunikasi pemerintahan yang efisien dan efektif. Inilah yang harus menjadi cacatan tersendiri mengingat pemerintahan dewasa ini lebih bergantung pada politik komunikasi Yudhoyono sebagai primadona.

Studi komunikasi budaya menunjukkan bahwa politik primadona layaknya psikologi primadona panggung. Meski populer, memiliki kelemahan paradoksal. Pertama, di satu sisi cenderung menjaga citra dan laku pribadi dalam peran positif. Sementara peran-peran pemecahan masalah kontroversial senantiasa didelegasikan pada komite khusus atau menteri terkait maupun kelompoknya. Pada sisi lainnya, kultur primadona cenderung sangat sensitif terhadap isu-isu yang menciptakan kemerosotan citranya meski sekecil apa pun.

Sering kali primadona panggung kehilangan konsentrasi pada perannya yang esensial, sibuk menanggapi isu remeh-temeh, layaknya selebritas di program gosip televisi. Pada kasus Yudhoyono, terbaca pada berbagai komentar pribadi, seperti "politik fiksi", "adu domba", hingga "fitnah" serta beragam reaksi terhadap berbagai kritik, seperti buku Gurita Cikeas. Harus diperhatikan, presiden adalah pengeras suara terbesar bangsa, sekecil apa pun di mulut presiden, menjadi milik telinga bangsa.

Kultur primadona, layaknya kultur panggung, menjadikan peran pembantu hanyalah melayani primadona, bukan menjadi assemble karakter saling melengkapi dan mendukung. Bisa ditebak, reaksi spontan Yudhoyono tentang fitnah melahirkan kegelisahan pembelaan komunal, yang sering overacting. Sebutlah, cara komunikasi Ruhut Sitompul di Pansus Bank Cnetury. Atau, cara penemuan kasus kemewahan di rumah tahanan, malahan melahirkan pertanyaan, "Apa yang dilakukan kelembagan birokrasi selama pemerintahan Yudhoyono periode pertama?"

Pada akhirnya, terlihat masih sedikit anggota kabinet pemerintahan Yudhoyono yang memiliki karakter dan program yang terbaca, yang mampu memandu masyarakat di tengah perang informasi komunikasi. Haruslah dipuji sosok Sri Mulyani dengan sedikit kelemahan, sebutlah senyum sedikit sinis meski manis.

Kontes komunikasi

Opini publik dalam ruang be- ragam media adalah sebuah kontes keterampilan komunikasi politik. Dengan kata lain, opini publik adalah dialog dan pertandingan antara masyarakat aktif dan pemerintahan guna menciptakan sebuah masyarakat komunikatif dalam fungsi partisipatif dan deliberatif.

Opini senantiasa berwajah dua. Pertama, opini publik membentuk politik afirmasi dan persaingan untuk menuntut tanggung jawab serta kredibilitas pemerintahan. Kedua, medium sarana pemerintah melakukan intervensi untuk membentuk opini arah program serta panduan pemecahan masalah, sekaligus pendidikan warga negara menumbuhkan sipilitas masyarakat komunikatif. Sebutlah, pendidikan warga negara dalam menumbuhkan etika komunikasi.

Dilemanya, pemerintahan Yudhoyono justru terjebak dan hanya berkeluh kesah terhadap kondisi komunikasi politik yang sering surut etika. Hal ini mengisyaratkan, pekerjaan rumah terbesar Yudhoyono dan kabinetnya adalah menumbuhkan strategi komunikasi dengan aspek panduan publik yang kritis, pemecahan masalah dan pendidikan warga negara.

Pada akhirnya, harus dicatat, negara demokrasi gagal bukan karena tidak adanya kekuasaan, melainkan karena tidak adanya sifat kenegarawanan dalam menghadapi beragam perang opini publik. Di dalam kenegarawanan terkandung unsur-unsur keutamaan strategi komunikasi, yakni ketegasan dan keterampilan panduan, etika komunikasi, keberanian mengambil risiko, terobosan dan keberanian keberpihakan pada keadaban publik. Adakah nilai keutamaan ini dalam 100 hari ?Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains, Estetika, Teknologi -- http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/27/02532075/yudhoyono.dan.krisis.komunikasi..

TOPAN YUNIARTO I Jumat, 22 Januari 2010 | Selama kurun waktu tiga bulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sorotan surat kabar bernada negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang positif terhadap kinerja mereka.

Perhatian surat kabar terhadap kinerja tiga bulan pemerintah diwarnai beragam sikap kritis terhadap pemerintah. Sejumlah kasus mafia peradilan, proses pemeriksaan pejabat di DPR, gaya kepemimpinan Presiden, serta kasus KPK dan Polri, mewarnai halaman utama surat kabar yang menciptakan kesan buruk atas kinerja pemerintah.

Kasus Bank Century menyedot perhatian pers dan menjadi berita utama selama beberapa minggu. Pada kasus tersebut, arah kecenderungan nada pemberitaan (tone) surat kabar negatif terhadap SBY-Boediono.

Temuan tersebut terekam dalam analisis isi terhadap enam surat kabar nasional (Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Republika, dan Indopos) selama November 2009 hingga Januari 2010.

Secara umum, sesungguhnya nada pemberitaan surat kabar terhadap kinerja tiga bulan pemerintahan SBY-Boediono cenderung netral. Hal tersebut tampak dari nada pemberitaan netral terhadap SBY sebesar 74,7 persen, nada pemberitaan netral terhadap Boediono sebesar 83,6 persen, dan nada pemberitaan netral terhadap menteri kabinet sebesar 86,9 persen. Meski demikian, nada pemberitaan yang cenderung negatif terhadap SBY lebih besar daripada nada pemberitaan positif. Sebanyak 19,4 persen pemberitaan bernada negatif terhadap SBY, sebaliknya hanya 5,9 persen pemberitaan yang bernada positif.

Demikian pula pemberitaan terhadap Boediono, nada pemberitaan yang cenderung negatif terhadap Boediono sebesar 14,9 persen, sebaliknya nada pemberitaan positif hanya 1,5 persen. Artinya, selama periode ini, surat kabar bersikap "keras'" terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

Menteri yang sering diberitakan kinerjanya adalah Menteri Keuangan sebesar 20,5 persen dan Menko Perekonomian sebesar 11,2 persen. Sedangkan menteri lainnya di bawah 6 persen. Tidak semua menteri diberitakan kinerjanya karena surat kabar tentu lebih memprioritaskan isu yang menjadi sorotan publik.

Nada pemberitaan terhadap menteri cenderung netral. Nada berita positif menteri sebesar 6,8 persen dan negatif sebesar 6,3 persen. Pemberitaan tentang menteri lebih banyak menyoroti program yang dilaksanakan.

Terhadap 15 "Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu" yang dicanangkan Presiden pada 5 November 2009, surat kabar menonjolkan program pemberantasan mafia hukum sebagai isu berita yang banyak menghiasi halaman utama.

Ruang lingkup peristiwa menonjol yang diangkat surat kabar adalah keterkaitan antara Presiden dan lembaga-lembaga yang bersifat independen, seperti Tim 8 (kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah) dan KPK. Ruang lingkup peristiwa lainnya yang cukup menonjol adalah keterkaitan Presiden dan menteri dalam persoalan hukum.

Agenda kerja pemerintah menjadi sorotan penting surat kabar. Sebanyak 94,8 persen surat kabar memberitakan program kerja pemerintah. Sedangkan gaya kepemimpinan SBY juga menjadi sorotan surat kabar sebanyak 4,4 persen. Meski porsinya kecil, gaya kepemimpinan SBY yang dianggap kurang tegas menjadi bagian penting terhadap kinerjanya selama periode ini.

Wacana yang dilontarkan dari berbagai narasumber tentang pandangan mereka soal kinerja pemerintah banyak diangkat dalam pemberitaan. Berdasarkan hasil analisis isi ini, komentar yang bersifat kritis terhadap kinerja pemerintah kerap disuarakan sejumlah kalangan, terutama pengamat, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan anggota DPR.

Persepsi publik atas pemberitaan media massa juga mirip dengan hasil analisis media tersebut di atas. Baik media televisi, surat kabar, radio, maupun internet, proporsi pemberitaan tentang pemerintahan SBY-Boediono dinilai publik cenderung lebih banyak yang buruk daripada yang baik.

Mengapa kecenderungan media bernada "nyinyir" dalam tiga bulan ini kepada pemerintahan SBY-Boediono? Tampaknya, media saat ini memang dibimbing oleh situasi yang tidak bisa dihindari. Kasus Bank Century yang melibatkan otoritas pemerintahan memaksa fungsi kontrol media menjalankan peranannya lebih masif daripada biasanya. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (Sembilan Elemen Jurnalisme, 2003) menyatakan, wartawan harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Pers harus dilindungi agar ia bisa membuka rahasia pemerintah dan memberikan informasi kepada rakyat. Hanya pers yang bebas dan tidak terbelenggu yang bisa efektif mengungkapkan penyimpangan di pemerintah.

Selanjutnya, Rosenstiel, peneliti media di University of Missouri Columbia, Amerika Serikat, itu menyatakan, "Ketika popularitas presiden bagus, ada kecenderungan untuk mengangkat peristiwa-peristiwa yang membuat populer. Ketika menurun, Anda seakan-akan menggunakan lensa mencari tahu mengapa popularitasnya merosot" (www.journalism.org). (Litbang Kompas) - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/04162311/surat.kabar.cenderung.bersikap.keras

Namun, Luna Maya berani melawan kuasa infotainment. Di balik kalimatnya yang dianggap sarkas dan vulgar, sejatinya ia memberikan pesan genting: infotainment tidak berhak dan tidak etis mengacak-acak wilayah pribadi orang.

Atas nama moralitas, berbagai pihak mengecam tayangan infotainment, termasuk ketika muncul kasus artis Luna Maya yang dianggap melecehkan wartawan infotainment. PBNU pun menilai infotainment hukumnya haram karena termasuk dalam ghibah (menggunjing orang), sedangkan Fatayat NU meminta tayangan infotainment dibatasi.

Bagi industri hiburan di televisi, semua hal bisa dijadikan "barang dagangan", termasuk persoalan personal para tokoh masyarakat (pesohor). Prinsipnya: orang terkenal selalu menjadi berita (name makes news). Bagi seorang artis populer, tidur mendengkur adalah berita. Bagi politisi kondang, sakit sariawan adalah berita. Meskipun sesungguhnya masyarakat tidak mendapatkan makna penting atas berita-berita tersebut. Industri hiburanlah yang memaksakan hal-hal remeh itu penting sebagai kebutuhan.

Terbukti kebutuhan dapat diciptakan dan dikondisikan melalui pencucian kesadaran yang intens dan kontinu. Siapa pun bisa meyakini bahwa ketela itu sebagai roti jika ada kekuatan dan kekuasaan yang melakukan pemaksaan. Sehingga pada akhirnya orang tidak lagi mampu membedakan antara ketela dan roti, antara yang bermutu tinggi dan yang rendah, antara yang esensial dan yang artifisial. Industri hiburan mampu menjadikan publik mengalami disidentifikasi atas realitas dan makna. Begitu pula dengan "makhluk" bernama infotainment. Ia bisa mereduksi hal penting menjadi tidak penting dan hal tidak penting menjadi mahapenting.

Disidentifikasi realitas

Infotainment tanpa kriteria jurnalistik yang berbasis pada logika (pertimbangan kualitas dan kuantitas pemberitaan, kepentingan publik) dan etika (pantas dan tidak pantas, sopan dan tidak sopan) akan terjerumus pada jurnalisme gosip yang bombastis dan sarkastis. Jurnalisme gosip bekerja atas kepentingan subyektif (industri) bukan kepentingan obyektif (publik).

Industri hiburan cenderung mengutamakan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Karena ia menganggap semua hal, termasuk manusia, adalah "benda" yang harus dieksploitasi dan dijual. Untuk itu, jurnalisme gosip tidak beroperasi di arus utama dinamika publik, melainkan di ceruk-ceruk domestik tokoh. Problem personal menjadi targetnya: perselingkungan, perceraian, persoalan tubuh, penampilan, kehidupan seks, dan hal-hal tabu lainnya. "Kamera dan pena infotainment sudah memasuki ruang-ruang privat. Sangat mengerikan," keluh seorang artis.

Infotainment yang berideologi jurnalisme gosip meyakini bahwa hal-hal yang tabu sangat disukai publik. Ini klop dengan watak sebagian publik yang memiliki hobi untuk ngrasani, ngrumpi atau menggunjing orang, terutama terkait isu yang miring dan kelam. Tradisi ngrasani menjadi bukti bahwa sejatinya relasi antarmanusia itu tidak selalu sentosa dan harmonis, tapi juga rapuh. Dalam konteks ngrasani, kebaikan dan keberhasilan orang bukanlah berita yang layak dan sedap disantap. Yang dianggap berita panas adalah keburukan dan kelemahan orang lain. Dengan ngrasani, orang merasa "katarsis", padahal sesungguhnya yang terjadi adalah perawatan atas jiwa yang sakit. Dan infotainment yang berideologi gosip telah sukses menyuburkan jiwa sakit masyarakat.

 Tak perlu dilarang

Jika Luna Maya melawan, bisa jadi karena industri infotainment sudah kebangetan di dalam "melucuti" wilayah pribadi orang. Persoalan dalam kasus Luna Maya versus wartawan infotainment sesungguhnya lebih condong ke moralitas daripada hukum formal. Penghinaan yang dituduhkan atas Luna Maya hanyalah akibat saja. Kasus Luna Maya semestinya menjadi pelajaran penting agar wartawan infotainment lebih elegan dan sopan dalam pemberitaan yang terkiat dengan persoalan pribadi orang sehingga terhindar dari tuduhan merampas hak asasi manusia.

Infotainment tidak perlu dilarang, melainkan dituntut melakukan perubahan ideologi pemberitaan yang mengutamakan kebenaran data dan fakta serta etika. Informasi bukan gosip, kebenaran realitas baik secara sosiologis maupun psikologis. Hiburan yang bergizi bukan hal-hal sensasional, bombastis dan sarkastis, melainkan kenyataan simbolik yang mampu memberikan pencerahan kepada publik.

Saatnya industri hiburan mengubah perangainya: memuliakan publik. Setiap jurnalis ditantang untuk membangun publik yang ideal: bermartabat dan toleran. Karena itu, mitos bahwa "yang tidak bermutu pasti laku" harus diakhiri dengan pandangan baru: hanya yang bermutu yang laku.

Terbangunnya masyarakat yang cerdas dan pasar yang berkualitas merupakan tantangan industri hiburan di televisi, termasuk infotainment. INDRA TRANGGONO Pemerhati Budaya - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/03/04221793/di.balik.perlawanan.luna.maya